Delapan unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI ditetapkan menjadi Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Koperasi Tahun 2025. Unit kerja tersebut yaitu Biro Persidangan I, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Pusat Teknologi Informasi, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Keuangan, Biro Perencanaan dan Organisasi, dan  Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat. 

Hal tersebut ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada saat Rapat Reformasi Birokrasi dengan agenda Laporan Hasil Evaluasi ZI Tahun 2024 dan Penetapan Unit Kerja Pembangunan ZI Setjen DPR RI di Gedung Setjen DPR RI, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

“Setelah mendengarkan berbagai masukan dan pertimbangan, maka tiba kita pada agenda terakhir rapat pada pagi ini, penetapan unit kerja pembangunan zona integritas Setjen DPR RI tahun 2025, yaitu Biro Persidangan I, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Pusat Teknologi Informasi, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Keuangan, Biro Perencanaan dan Organisasi,  dan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat,” kata Indra.  

Selain menetapkan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK, Sekjen DPR juga menetapkan enam unit kerja yang akan diusulkan ke Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025. Keenam unit tersebut antara lain Biro Persidangan I, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Pusat Teknologi Informasi, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Biro Keuangan. 

Pada kesempatan tersebut, Indra mengingatkan kepada seluruh unit pembangunan zona integritas untuk memperkuat branding dan publikasi program ZI, perubahan pada pelayanan dikemas sebagai cerita sukses, dan memastikan inovasi yang dibangun telah berdampak dalam meningkatkan kerja.

“Perkuat branding dan publikasi program ZI. Pastikan publik mengetahui upaya organisasi dalam membangun ZI, karena salah satu faktor WBK adalah dukungan publik. Identifikasi perubahan paling signifikan dalam pelayanan yang bisa dikemas sebagai cerita sukses yang menarik yang bisa dijual ke Tim Evaluator Nasional, dan pastikan inovasi yang sudah dibangun telah memperlihatkan dampak nyata baik dalam mendorong peningkatan integritas, kemudahan layanan, maupun peningkatan kinerja,” papar Indra. (sc)